Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Penanganan Sampah Pariwisata di Pangandaran
Permasalahan sampah di destinasi pariwisata tidak bisa dianggap remeh dan membutuhkan penanganan serius. Di Pangandaran, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Asep Noordin, menyoroti urgensi implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan pengadaan kapal pembersih laut. Kebersihan laut dan keindahan Pantai Pangandaran harus dijaga dengan baik untuk mendukung sektor pariwisata.
Solusi Penanganan Sampah Secara Terpadu
Asep Noordin menekankan bahwa pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan baru. Contohnya adalah di Banyumas, di mana sampah dapat diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Penggunaan 3 persen anggaran dari APBD untuk pengelolaan sampah juga menjadi sorotan penting dalam upaya ini.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran dituntut untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan dalam penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) harus meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sampah dari hulu ke hilir. Semua pihak, termasuk pelaku jasa wisata air, diharapkan ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan laut dan pantai.
Proyeksi TPA dan Beach Clean Machine
Kabupaten Pangandaran telah merencanakan tiga lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Asep menegaskan bahwa TPA harus memiliki standar khusus, tidak menerima sampah medis, dan harus melalui proses pengolahan yang benar. Selain itu, untuk menjaga kebersihan pantai, DPRD mendorong pengadaan Beach Clean Machine agar proses pembersihan pantai lebih efisien.
Diharapkan dengan langkah konkret dan kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, masalah sampah di Pangandaran dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini bukan hanya untuk menjaga keindahan alam, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut.
