Pada Senin, 22 Juni 2026, dalam permintaan yang tajam, Spesialis Analisis Kontra Intelijen R. Gautama Wiranegara menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap dalang korupsi dalam praktik impor. Menurutnya, tidak cukup hanya memfokuskan pada penerima uang, melainkan esensi korupsi terdapat pada kemampuan memengaruhi keputusan di berbagai tahapan rantai impor nasional.

Lebih dari Penerima Uang

Gautama menjelaskan bahwa korupsi impor tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dalam jaringan yang melibatkan sejumlah institusi dan aktor terkait. Dalam konteks ini, bukan siapa yang menerima uang menjadi pertanyaan utama, tetapi siapa yang memiliki kendali dalam proses impor tersebut.

Keterlibatan Institusi dan Pelaku

Disebutkan bahwa rantai impor nasional melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perdagangan, BPOM, Karantina, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, operator pelabuhan, serta perusahaan pelayaran. Dalam kerumitan sistem seperti ini, sulit untuk mengidentifikasi satu simpul birokrasi sebagai satu-satunya sumber pengondisian keseluruhan.

Peran Partial Network Capture

Gautama memperingatkan fenomena ‘partial network capture’ di ranah kontra intelijen, di mana belum seluruh simpul yang memengaruhi sistem berhasil diidentifikasi. Hal ini dapat membuat mekanisme korupsi terus berjalan tanpa terungkap seluruhnya, sehingga hanya pelaku lapangan yang terlihat, sementara pusat pengaruh tertutup.

Menurutnya, tantangan terbesar bagi KPK bukan hanya memperlihatkan adanya penerimaan uang, melainkan menjelaskan bagaimana jaringan tertentu mampu memengaruhi berbagai proses terkait penetapan risiko, jalur pemeriksaan barang, dokumen, hingga izin yang diperlukan dalam aktivitas impor.

Jika mekanisme korupsi tidak diungkap, potensi hilangnya momentum reformasi tata kelola impor akan sangat besar, ujar Gautama.