Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah kamera pengawas (CCTV) di kawasan Sudirman dan Bundaran HI, Jakarta Pusat disebut mati saat demo berlangsung pada Jumat (12/6). Polda Metro Jaya hingga Pemprov DKI pun buka suara soal informasi yang menyatakan CCTV tidak berfungsi di kawasan tersebut.
Meskipun aksi demo masih berlangsung, CCTV di sekitar kawasan tersebut tampak offline alias tak nyala sejak sekitar pukul 2 siang menurut pantauan CNNIndonesia.com. Hal ini kemudian memicu respons dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang berjanji untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait informasi bahwa CCTV tidak beroperasi.
CCTV di Kawasan Sudirman dan Bundaran HI
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh operasional infrastruktur CCTV yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta di kawasan tersebut berada dalam kondisi prima dan berfungsi dengan baik. Marulina menegaskan hal ini melalui siaran pers yang menanggapi laporan bahwa CCTV di lokasi demo tidak bisa diakses.
Marulina menekankan bahwa segala tantangan yang terkait dengan akses visual pada platform digital pihak ketiga, bukan terjadi pada sistem CCTV Pemprov DKI Jakarta. Ini menjadi klarifikasi terkait adanya keluhan masyarakat mengenai gangguan akses visual pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform tertentu.
Dugaan Sinyal Ponsel Dibatasi
Berbicara mengenai dugaan sinyal yang sulit di lokasi demo, Kombes Budi menyebut hal tersebut disebabkan oleh kepadatan orang di lokasi, dan bukan sebagai tindakan sengaja (jamming) oleh aparat keamanan. Jadi, tidak ada tindakan jamming yang dilakukan oleh pihak keamanan terhadap sinyal di lokasi demo.
Masyarakat peserta aksi demo yang terdiri dari mahasiswa, termasuk BEM UI, awalnya berencana melakukan demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, aparat gabungan TNI-Polri mengadang langkah mereka hingga akhirnya massa membubarkan diri di kawasan Tosari pada Jumat malam.
Massa aksi tersebut membawa lima tuntutan utama, antara lain menuntut untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta menuntut Prabowo untuk mengakui kesalahan pemerintah. Aksi serupa juga terjadi di beberapa kota lain di Indonesia.
