Dalam beberapa waktu terakhir, perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto semakin sering menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat. Sorotan media terhadap berbagai kunjungan bilateral, keikutsertaan dalam forum-forum global, serta pertemuan bersama kepala negara lain, membuka ruang tanya publik terkait makna di balik aktivitas diplomasi tersebut.
Di berbagai platform daring, cukup banyak netizen yang mempertanyakan intensitas perjalanan ke luar negeri ini. Berulang kali terdengar keluhan seperti, “Kenapa presiden terus-menerus ke luar negeri?” atau “Apa sebenarnya hasil nyata dari kunjungan itu?” Tanggapan semacam ini menggambarkan bahwa tidak semua pihak merasa yakin bahwa upaya diplomasi negara membawa manfaat langsung seperti pembangunan infrastruktur atau kebijakan sosial.
Padahal, di tengah dinamika dunia yang makin penuh persaingan dan ketidakpastian, peran diplomasi kian vital bagi Indonesia untuk menjaga posisi dan kepentingan nasional. Dalam kurun sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo telah melaksanakan berbagai kunjungan manca negara. Rentetan agenda politik luar negeri ini mencerminkan langkah aktif Indonesia di tingkat internasional serta upaya untuk memperluas jejaring kerja sama strategis.
Isu ini juga menjadi fokus pembahasan dalam IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, menandakan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terkait kebijakan luar negeri. Menurut Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus penggagas Story of Anggy yang bertindak sebagai moderator diskusi, terdapat jarak pemahaman antara aktivitas diplomasi dengan pemahaman publik secara luas. Seringkali, masyarakat hanya melihat gerak aktif pemerintah tanpa mengerti konteks serta alasan strategis yang mendasarinya.
Meningkatnya tensi antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, serta krisis Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi global memperumit situasi dunia. Anggy menekankan bahwa berbagai ketidakstabilan tersebut sejatinya berdampak langsung kepada kehidupan rakyat di tanah air, mulai dari fluktuasi harga energi, rantai pasok global, hingga peluang kerja yang terpengaruh kondisi eksternal.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyatakan bahwa fragmentasi geopolitik membuat Indonesia harus bergerak lebih lincah dan tidak bisa hanya mengandalkan satu pola hubungan. Oleh sebab itu, pendekatan “bebas aktif” menjadi kian relevan dan kini dijalankan secara fleksibel untuk menjaga peluang di tengah perubahan global yang cepat.
Strategi ini dalam ilmu hubungan internasional dikenal sebagai hedging, yakni upaya mempererat relasi dengan berbagai negara tanpa terlalu bergantung pada satu kubu saja. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, juga menambahkan bahwa konsep ini telah berkembang menjadi resilience-based hedging, di mana fleksibilitas eksternal disertai penguatan kapasitas domestik untuk meminimalisir dampak guncangan internasional terhadap Indonesia.
Oleh karena itu, keaktifan Indonesia dalam organisasi seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan sekadar rutinitas atau ajang pamer, melainkan upaya strategis untuk menjaga kepentingan dan stabilitas nasional di antara kompetisi global yang semakin tajam. Namun, penjelasan tentang dimensi strategis ini sering kali kurang tersampaikan di ruang publik. Media lebih banyak menunjukkan sisi seremonial seperti foto-foto pertemuan atau jadwal kunjungan, sehingga strategi kebijakan yang sebenarnya dijalankan pemerintah terlupakan di tengah narasi visual.
Anggy berpendapat, akar masalahnya bukan terletak pada lemahnya strategi, melainkan karena penjelasan hasil diplomasi masih didiskusikan pada level elite dan menggunakan bahasa yang sulit dicerna khalayak. Akibatnya, masyarakat lebih mudah menerima opini-opini sederhana dan viral di media sosial, sementara makna substansial langkah diplomasi tidak terkomunikasikan dengan baik. Padahal, era digital menuntut narasi yang simpel, emosional, sekaligus substansial agar strategi negara dapat dipahami semua lapisan masyarakat.
Pemerintah sangat membutuhkan juru bicara yang sanggup mengomunikasikan pentingnya diplomasi, bukan cuma dari aspek ‘apa yang dilakukan’, tetapi juga ‘mengapa itu penting’ dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Paparan mengenai keterkaitan diplomasi dengan ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan, hingga stabilitas sosial hendaknya dikemas agar mudah dipahami, tanpa kehilangan makna.
Hal serupa juga berlaku di media sosial negara. Mengandalkan keramaian di dunia digital saja tidak cukup jika narasi yang dibentuk cenderung defensif atau sekadar meramaikan kolom komentar tanpa memperjelas argumentasi kebijakan luar negeri. Narasi yang tidak informatif malah rawan memperbesar polarisasi.
Pada akhirnya, tantangan utama diplomasi Indonesia hari ini bukan sekadar berkompetisi di level internasional, namun juga memastikan masyarakat mengerti alasan strategis di balik setiap langkah kebijakan luar negeri yang ditempuh. Diplomasi yang efektif harus diterima dunia sekaligus mendapat dukungan dan kepercayaan rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
