Jakarta — Pemerintah merespons cepat penggeledahan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, sikap pemerintah tetap terbuka terhadap proses hukum dan tidak akan menghalangi penegakan aturan jika memang ada pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Pemerintah Klaim Tidak Akan Menutup-Nutupi
Pernyataan itu disampaikan Teddy pada Sabtu, 11 April 2026, menanggapi langkah penyidik yang menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian PU pada Kamis, 9 April 2026. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto juga memberi ruang penuh bagi aparat untuk memeriksa siapa pun yang diduga terlibat.
Menurut Teddy, sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin ada kesan menutup-nutupi persoalan hukum. Sehari sebelum penggeledahan, ia juga menyebut Menteri PU sempat datang menemuinya, meski tidak dijelaskan lebih jauh isi pertemuan itu.
Ruangan Penting Ikut Diperiksa
Dalam penggeledahan itu, tim penyidik Kejati Jakarta bergerak ke beberapa titik strategis di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ruang kerja pejabat tinggi, termasuk Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, juga menjadi sasaran pemeriksaan.
Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian PU.
Kejati Janjikan Proses Profesional
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum. Hingga kini, proses penyidikan masih berjalan dan publik diminta menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum.
Di sisi lain, Teddy juga menepis kekhawatiran bahwa Indonesia akan segera mengalami gejolak besar. Ia menilai situasi dalam negeri tetap terkendali, meski sejumlah negara terdampak perang di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga BBM. Pemerintah, kata dia, tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat dan membuka informasi perkembangan kasus kepada publik secara bertahap.
