Oditur Militer Jakarta mengungkapkan alasan tidak ditahannya tiga terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang bank ialah karena wewenang Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari atasan yang berhak menghukum (Ankum). Hal tersebut dijelaskan oleh Kolonel Chk Andri Wijaya setelah sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin lalu.
Menurut Andri, penahanan sementara dalam lingkungan militer merupakan kewenangan Papera dan Ankum. Keputusan untuk tidak menahan terdakwa sejak awal penyidikan merupakan ranah komando atasan, bukan penuh wewenang oditur. Namun, dalam surat dakwaan, Oditur tetap memohonkan penahanan kepada Majelis Hakim.
Salah satu alasan selain kewenangan atasan adalah peran pasif Serka FY dalam kasus tersebut. Andri menyatakan bahwa FY tidak terlibat langsung dalam kekerasan fisik terhadap korban MIP, sifatnya cenderung pasif. Meskipun tidak ditahan, Serka FY tetap dijerat dengan pasal yang sama dengan terdakwa lain.
Dakwaan terhadap tiga terdakwa, yakni Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY, melibatkan pasal-pasal berat seperti Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana kasus tersebut yang melibatkan seorang prajurit TNI di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Sebelumnya, seorang kepala cabang bank berinisial MIP diduga menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Jakarta Timur. Jenazah korban ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan luka tangan dan kaki terikat serta mata dililit lakban. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan anggota TNI dan dakwaan pembunuhan berencana yang serius.
