Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., telah mengumumkan status darurat energi nasional selama satu tahun sebagai respon terhadap ancaman pasokan energi negara akibat dampak perang di Timur Tengah. Konflik di wilayah tersebut telah memicu risiko serius terhadap ketersediaan energi domestik Filipina, yang menyebabkan pemerintah memandang kondisi ini sebagai ancaman mendesak. Penetapan status darurat ini memberi wewenang kepada Departemen Energi untuk mengambil tindakan tegas terhadap penimbunan dan penyalahgunaan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tidak wajar. Data pemerintah per 20 Maret menunjukkan bahwa cadangan bahan bakar Filipina hanya mencukupi untuk 45 hari ke depan, sehingga upaya tambahan sedang dilakukan untuk memperkuat cadangan energi nasional. Selain itu, pemerintah Filipina juga sedang mengajukan permohonan pengecualian kepada negara-negara pengimpor minyak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat untuk memastikan pasokan bahan bakar nasional tetap terjaga. Di sisi lain, bantuan disalurkan kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum serta layanan bus gratis disediakan bagi pelajar dan pekerja sebagai langkah meredam dampak kenaikan harga BBM. Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, juga mengungkapkan bahwa lonjakan harga gas alam cair (LNG) memaksa pemerintah untuk meningkatkan ketergantungan pada batu bara sebagai upaya menstabilkan tarif listrik akibat konflik di Timur Tengah.
Presiden Filipina Tetapkan Darurat Energi: Stok BBM Tinggal 45 Hari
