Ketika membahas konservasi, perhatian publik umumnya tertuju pada penyusutan hutan atau kepunahan satwa langka. Perbincangan sering terfokus pada dunia hewan dan kerusakan habitat tanpa mempertimbangkan secara utuh peran manusia di dalamnya. Padahal, bagi Wahdi Azmi—seorang dokter hewan dan pegiat konservasi yang telah lama terjun dalam konflik manusia dan gajah di Sumatera—mengabaikan faktor manusia justru melemahkan upaya konservasi itu sendiri.
Menurut Wahdi, narasi arus utama dalam konservasi masih berkutat pada perlindungan flora dan fauna, sementara kebutuhan penduduk sekitar kawasan konservasi kerap terpinggirkan. Dalam diskusi mengenai Surat Edaran Ditjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2025 di kanal Leaders Talk Tourism, Wahdi mengingatkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan butuh mendapat manfaat nyata agar konservasi mampu bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi. “Kalau hanya fokus pada satwa dan mengabaikan nasib manusia, pada akhirnya konservasi akan kalah,” tegas Wahdi.
Pengalamannya di lapangan menunjukkan bahwa sumber konflik manusia dan satwa tidak hanya terletak pada pergerakan hewan, tetapi perubahan lanskap—seperti konversi hutan menjadi permukiman atau perkebunan—tanpa strategi sosial ekonomi yang tepat. Ketika ruang gerak satwa menyempit, masyarakat sekitar pun harus menghadapi tantangan ekonomi dan juga risiko gangguan dari satwa liar.
Situasi semacam ini makin rawan jika respons yang diambil hanya berupa regulasi dan pembatasan aktivitas masyarakat. Memproteksi kawasan lewat larangan-larangan memang terlihat masuk akal dalam dokumen kebijakan, namun di level akar rumput hal itu justru bisa menimbulkan konflik baru. Banyak warga kehilangan akses atas lahan, peluang ekonomi pun semakin sempit, sehingga konservasi dipandang sebagai beban, bukan kebutuhan bersama.
“Konservasi seharusnya tidak menjauhkan manusia dari alam, tetapi harus memadukan perlindungan dengan keterlibatan manusia di dalam ekosistem itu sendiri.” Wahdi menjelaskan bahwa strategi konservasi tidak mungkin berhasil tanpa integrasi yang utuh antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan edukasi masyarakat. Tanpa ketiganya berjalan bersama, program konservasi akan selalu rapuh dan hanya bergantung pada intervensi eksternal.
Contoh nyata upaya integratif tersebut bisa ditemukan di kawasan perbukitan Mega Mendung, Bogor, tempat tekanan konversi lahan terus meningkat. Di sini, Yayasan Paseban bersama Arista Montana mengembangkan konsep pelestarian lingkungan yang merangkul kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Alih-alih berdiri sebagai proyek terpisah, konservasi menjadi dasar dari ekosistem ekonomi setempat.
Petani lokal dilibatkan dalam budidaya pertanian organik komunitas, dari pengelolaan tanah hingga pemasaran hasil panen. Mereka memperoleh pendampingan agar memahami teknik ramah lingkungan sekaligus menjaga produktivitas tanaman. Disadari bahwa kelestarian alam di Mega Mendung penting bagi keberlanjutan sumber air dan penghidupan masyarakat, sehingga menjaga alam tak lagi sekadar idealisme, melainkan kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Peran Yayasan Paseban sangat vital dalam penguatan kapasitas masyarakat. Melalui pelatihan bertingkat—mulai dari pertanian berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, hingga edukasi generasi muda—masyarakat memperoleh pemahaman praktis dan mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri. Dengan demikian, konservasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan bersama yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi pelaku utama.
Pendekatan integratif seperti yang dilakukan di Mega Mendung mulai mengubah persepsi masyarakat; mereka bukan lagi menjadi objek program konservasi, tapi pelaku utama yang memiliki tanggung jawab sekaligus kepentingan atas kesinambungan lingkungan. Jika dibandingkan dengan pengalaman Wahdi Azmi di Sumatera, tampak jelas bahwa akar persoalan sebenarnya tetap serupa: keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh keterlibatan manusia dalam sistem ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan.
Di Sumatera, kegagalan integrasi antara ruang hidup manusia dan hewan menyebabkan konflik. Sementara di Mega Mendung, dengan membaurkan konservasi ke sistem ekonomi lokal, tensi konflik ditekan dan warga merasa diuntungkan. Kedua pengalaman itu memberi pelajaran bahwa pengelolaan lingkungan bukan lagi soal luasan kawasan yang diproteksi, tapi tentang kepentingan yang terhubung antara manusia dengan alam.
Tak heran jika kegagalan konservasi umumnya berpangkal pada lemahnya kapasitas lokal—bukan semata karena konsep yang kurang tepat. Banyak masyarakat sekitar hutan tidak pernah mendapat akses pelatihan, informasi, ataupun peluang ekonomi dari keberadaan kawasan konservasi. Jika sejak awal mereka dilibatkan secara aktif, diberi pelatihan, serta mendapat manfaat ekonomi jelas, konservasi akan mudah diterima dan dijalankan secara berkelanjutan.
Kesimpulan ini menguat dari percakapan hingga praktik lapangan; baik melalui pengalaman Wahdi Azmi di Sumatera, maupun aksi nyata di Mega Mendung. Apalagi di tengah derasnya pembangunan yang berpotensi menekan ruang alam, kini Indonesia memerlukan model konservasi yang mampu menjadi jembatan antara kebutuhan ekologis dan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, konservasi tak lagi menjadi sektor eksklusif yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem terintegrasi yang menyatukan pelestarian lingkungan, ekonomi lokal, dan transfer pengetahuan praktis. Jika konservasi hanya defensif, ia akan selalu kalah oleh arus perubahan. Namun dengan integrasi yang kokoh, konservasi dapat menjadi pondasi utama pembangunan berkelanjutan bangsa.
Pada akhirnya, seperti yang diingatkan Wahdi, esensi terbesar dari konservasi bukan soal bagaimana menjaga hutan dan satwa, tetapi apakah manusia merasa memiliki alasan dan mendapat manfaat nyata untuk menjadi penjaga alam bersama.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
