Perdebatan soal militer profesional kembali mendapat ruang di kampus. Dalam kuliah tamu Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026, para akademisi dan peneliti menyoroti satu persoalan yang terus relevan dalam demokrasi: bagaimana membangun karier perwira yang berbasis merit tanpa membuka celah bagi intervensi politik yang berlebihan.
Forum ini menghadirkan Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Universitas Bakrie. Diskusi mereka mengarah pada satu benang merah: profesionalisme militer tidak hanya ditentukan oleh pendidikan dan disiplin, tetapi juga oleh cara negara mengatur promosi, penunjukan jabatan, serta batas relasi antara sipil dan TNI.
Promosi Militer dan Ancaman Personalisasi Kekuasaan
Aditya Batara Gunawan menyoroti bahwa perubahan politik nasional kerap ikut memengaruhi jalur karier di tubuh militer. Ia menyebut model kepemimpinan populis sebagai salah satu faktor yang bisa mendorong promosi berbasis kedekatan, bukan semata kompetensi. Dalam situasi seperti itu, ukuran profesional berisiko tersisih oleh relasi personal.
Menurut Aditya, secara ideal promosi perwira harus bertumpu pada meritokrasi. Namun di lapangan, praktik yang lebih mengutamakan kedekatan dengan pusat kekuasaan masih mungkin terjadi. Ketika itu berlangsung, kontrol sipil memang tetap ada di permukaan, tetapi tidak selalu efektif menjaga jarak antara kepentingan negara dan kepentingan politik sesaat.
Perbandingan Negara Demokrasi dalam Mengawasi Militer
Diskusi juga menyinggung perbedaan model pengawasan sipil di berbagai negara demokrasi, terutama dalam penunjukan jabatan strategis seperti Panglima TNI. Aditya menjelaskan bahwa tiap negara memiliki mekanisme sendiri. Ada yang melibatkan parlemen dalam persetujuan, sementara yang lain menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif.
Yudha Kurniawan menambahkan contoh Inggris, yang memberi kewenangan penuh kepada eksekutif tanpa campur tangan parlemen dalam penunjukan semacam itu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa relasi sipil-militer tidak tunggal, tetapi tetap harus dijaga agar tidak keluar dari koridor demokrasi yang sehat dan akuntabel.
Jalur Karier TNI, Bottleneck, dan Tantangan Reformasi
Beni Sukadis menegaskan bahwa profesionalisme militer hanya bisa berdiri kuat jika kontrol sipil berjalan efektif. Ia menilai, militer yang sehat bukan hanya ditopang oleh pendidikan dan kesejahteraan, melainkan juga sistem promosi yang adil, terbuka, dan konsisten. Setelah reformasi, posisi TNI yang tidak lagi terlibat dalam politik praktis dipandang sebagai capaian penting dibanding masa sebelumnya.
Meski begitu, Beni mengingatkan bahwa unsur personal belum sepenuhnya hilang dari proses karier. Kedekatan dengan elite sipil masih dapat memengaruhi penetapan jabatan, sehingga meritokrasi kerap berhadapan dengan subjektivitas dan jejaring politik. Yudha juga menyinggung persoalan struktural di internal TNI, mulai dari keterbatasan jabatan, sarana pendidikan, hingga anggaran yang dapat memicu penumpukan perwira tinggi atau bottleneck.
Ia menilai, secara ideal, perjalanan menuju pangkat Brigadir Jenderal menuntut proses panjang dan berjenjang. Namun ketika struktur karier tidak bergerak lancar, regenerasi kepemimpinan ikut tersendat. Beni pun menyoroti tradisi pergantian Panglima TNI yang tidak selalu mengikuti rotasi antarmatra. Ia menyebut penunjukan Jenderal Moeldoko dan Gatot Nurmantyo—yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat—sebagai contoh bahwa pertimbangan politik kerap lebih dominan dibanding pola rotasi formal maupun senioritas.
Dalam konteks itu, kuliah tamu di Universitas Indonesia ini memperlihatkan bahwa pembahasan soal profesionalisme militer tidak berhenti pada soal pembatasan peran TNI di ruang sipil. Yang sama pentingnya adalah memastikan kontrol sipil tidak berubah menjadi intervensi yang justru merusak mekanisme internal militer dan melemahkan kualitas kepemimpinan di masa depan.
