Akademisi Bahas Karier Militer dan Reformasi Sektor Keamanan dalam Diskusi UI
Depok — Di saat batas peran sipil dan militer kembali jadi perbincangan, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menggelar kuliah tamu bertajuk Pola Karier dan Profesionalisme Militer pada 4 Maret 2026. Agenda yang masuk dalam mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan itu menghadirkan tiga narasumber untuk mengurai bagaimana karier perwira dibentuk, dipromosikan, dan dipengaruhi oleh dinamika politik nasional.
Promosi Perwira dan Bayang-Bayang Politik
Diskusi dibuka oleh Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan, Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas Bakrie, yang menyoroti bahwa jalur promosi di tubuh militer tidak selalu berjalan murni lewat merit. Menurut dia, dalam iklim politik yang makin personalistik, kenaikan jabatan kerap berada di persimpangan antara prestasi dan kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Aditya menilai, posisi strategis di militer dalam sejumlah kasus tidak semata ditentukan oleh rekam jejak profesional. Relasi personal dengan elite politik, kata dia, bisa ikut memberi pengaruh dalam penentuan jabatan. Situasi seperti ini dinilai berisiko mempersempit ruang kontrol institusional yang seharusnya dijaga oleh otoritas sipil.
Pelajaran dari Demokrasi Lain
Isu promosi perwira kemudian meluas ke perbandingan model kontrol sipil di berbagai negara demokrasi. Aditya bersama Yudha Kurniawan, peneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie, menjelaskan bahwa tiap negara memiliki desain pengawasan yang berbeda untuk jabatan tertinggi militer.
Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat mekanisme persetujuan legislatif untuk jabatan tertentu. Sementara di Inggris, otorisasi jabatan puncak militer lebih banyak berada di tangan eksekutif tanpa keharusan persetujuan parlemen. Perbandingan itu menunjukkan tidak ada satu rumus baku dalam relasi sipil-militer, meski seluruhnya tetap bergerak dalam kerangka demokrasi dan dibentuk oleh sejarah serta kebutuhan masing-masing negara.
Profesionalisme TNI dan Masalah Penumpukan Jabatan
Beni Sukadis, peneliti Lesperssi, menekankan bahwa profesionalisme militer harus tumbuh di bawah pengawasan sipil yang demokratis. Ia mengingatkan bahwa pasca-Reformasi, TNI telah mengalami sejumlah perubahan penting, termasuk pemisahan TNI-Polri, lahirnya UU Pertahanan Negara, dan UU TNI yang menegaskan netralitas militer dari politik praktis.
Namun, Beni juga mengakui bahwa kedekatan personal masih kerap memengaruhi rotasi dan promosi jabatan strategis. Ia mencontohkan pergantian Panglima TNI yang tidak selalu mengikuti rotasi antarmatra. Dalam beberapa kasus, dominasi Angkatan Darat tetap terlihat kuat, termasuk pada transisi dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo.
Yudha kemudian memberi sudut pandang struktural dengan menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah perwira tinggi dan posisi yang tersedia. Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai pangkat brigadir jenderal, seorang perwira idealnya membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Kenyataannya, penumpukan sering terjadi karena jabatan yang stagnan dan promosi yang tersendat.
Menurut Yudha, persoalan itu tidak hanya terkait struktur organisasi, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan lembaga pendidikan, hambatan regenerasi, dan ketimpangan sumber daya manusia sejak tahap rekrutmen. Anggaran serta fasilitas yang terbatas ikut memperumit pembinaan karier di lingkungan militer.
Reformasi Keamanan Masih Menyisakan PR Besar
Forum di UI itu menempatkan reformasi sektor keamanan sebagai persoalan yang jauh dari sederhana. Para narasumber mendorong mahasiswa melihat relasi sipil-militer sebagai hubungan dua arah: bukan hanya soal militer yang masuk ke ranah sipil, tetapi juga bagaimana aktor sipil menetapkan batas kewenangan secara tegas dan konsisten.
Di tengah gejala kemunduran demokrasi yang kembali memantik perdebatan soal posisi militer dalam masyarakat, diskusi ini menegaskan bahwa pola karier dan promosi di tubuh militer seharusnya dipahami sebagai isu tata kelola organisasi, bukan sekadar arena tarik-menarik politik. Dalam banyak demokrasi, profesionalisme justru bertumpu pada mekanisme kelembagaan yang jelas dan pengawasan yang konsisten.
Atribusi sumber: laporan diskusi UI mengenai profesionalisme militer Indonesia dan dinamika karier perwira TNI.
