Pada hari Minggu, 15 Februari 2026, Ronal, salah satu motor penggerak dari penolakan penggusuran TPU Menteng Pulo II, mengakui peran penting Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dalam meredam ketegangan antara warga dan pemerintah. Menurut Ronal, kehadiran langsung perwakilan Kementerian HAM, termasuk Kepala Kantor Wilayah Mikael Azedo Harwito, di lokasi menjadi titik balik dalam komunikasi antara kedua belah pihak. Mereka memberikan solusi konkret kepada warga setempat sebagai upaya penyelesaian. Awalnya, warga mengira bahwa kedatangan pejabat pemerintah hanya formalitas belaka, namun setelah dialog personal yang manusiawi, pandangan tersebut berubah. Pendekatan yang dilakukan menunjukkan keseriusan negara dalam mencari solusi, dan hal ini membuat warga mau untuk bekerja sama. Pada akhirnya, setelah respons yang positif dari warga lainnya, polemik penggusuran di TPU Menteng Pulo II berhasil diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan solutif. Sementara itu, Menteri Pigai menyatakan bahwa kebutuhan anggaran bantuan sosial sangat penting bagi Kementerian HAM untuk membantu masyarakat dalam mengatasi konflik di berbagai daerah.
Pendekatan Hati Kementerian HAM dalam Penggusuran TPU Menteng Pulo II
