BANDUNG — Di balik deru gunting dan suara mesin cukur di Jalan Kancra, Burangrang, Kota Bandung, Syukur Rohmatullah atau yang akrab disapa Iwan Kancra tengah menghadapi persoalan yang jauh lebih berat dari pekerjaannya sehari-hari. Pria yang berjuang melawan gagal ginjal itu harus menjalani cuci darah dua kali sepekan di Rumah Sakit Sartika Asih, dan kini ikut cemas setelah mendengar kabar soal penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ketergantungan pada cuci darah dan BPJS PBI
Selama hampir setahun menjalani hemodialisa, Iwan tak punya banyak pilihan selain terus disiplin mengikuti jadwal pengobatan. Prosedur ini menjadi penopang utama agar kondisinya tetap terkontrol. Namun, biaya perawatan yang tidak murah membuatnya sepenuhnya bergantung pada BPJS PBI. Bagi Iwan, bantuan itu bukan sekadar fasilitas, melainkan penentu apakah ia bisa terus bertahan menjalani terapi.
Penghasilan tak menentu, beban pengobatan makin berat
Sebagai tukang cukur dengan pemasukan yang tidak selalu pasti, Iwan jelas tidak sanggup menanggung biaya cuci darah sendiri. Karena itu, isu penonaktifan BPJS PBI membuatnya gelisah. Ia berharap program tersebut tetap berjalan untuk warga kurang mampu yang menghadapi penyakit kronis, sebab tanpa dukungan negara, banyak pasien seperti dirinya bisa kehilangan akses pada pengobatan yang wajib dijalani secara rutin.
Di tengah angka pasien yang terus naik
Kekhawatiran Iwan juga sejalan dengan gambaran yang lebih luas soal beban penyakit ginjal di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut jumlah pasien cuci darah terus bertambah sekitar 60 ribu orang setiap tahun. Di tengah kondisi itu, akses layanan kesehatan yang terbuka bagi warga yang membutuhkan menjadi semakin penting. Bagi Iwan, yang paling mendesak saat ini adalah satu hal: pengobatan harus tetap berlanjut tanpa terputus, karena di situlah harapan hidupnya bertumpu.
