Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan terhadap kritik yang dilontarkan oleh publik terhadap rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kritik tersebut menyoroti kondisi kemiskinan, stunting, dan buruknya infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam merespons hal ini, Idrus Marham mencermati kritik sebagai masukan yang sah yang perlu dihargai. Namun, ia menekankan pentingnya membedakan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan teknis di lapangan. Idrus juga menegaskan bahwa kebijakan Presiden sudah menetapkan prioritas program nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah, dan program pengentasan kemiskinan.
Idrus menjelaskan bahwa masalah yang muncul di lapangan bukan seputar arah kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Ia menyatakan bahwa urusan teknis pelaksanaan berada di tangan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Sehingga, kritik publik seharusnya diarahkan untuk mendorong perbaikan koordinasi dan pengawasan di level bawah, bukan hanya menyalahkan Presiden.
Terkait dengan pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Ia melihat penguatan lembaga keagamaan sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional. Meskipun demikian, Idrus mengakui bahwa kritik dari masyarakat tetap penting sebagai alarm sosial, yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi Presiden dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
