Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah mengambil langkah normalisasi terhadap akses layanan kecerdasan buatan milik X yang sebelumnya sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa normalisasi ini tidak dilakukan tanpa syarat, tetapi merupakan bagian dari penegakan hukum digital yang terukur dan bisa dievaluasi kapan saja.
Proses normalisasi dilakukan dengan syarat dan diawasi ketat oleh Kemenkomdigi, setelah X Corp memberikan komitmen tertulis mengenai perbaikan layanan dan kepatuhan terhadap aturan hukum Indonesia. X Corp telah menerapkan berbagai langkah untuk menangani penyalahgunaan layanan Grok, termasuk penguatan pelindungan teknis, pembatasan akses, penajaman kebijakan internal, dan aktivasi protokol respons insiden.
Semua langkah yang diambil oleh X Corp akan terus diverifikasi dan diuji oleh Kemenkomdigi guna memastikan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran hukum, termasuk penyebaran konten ilegal dan pelanggaran terhadap hak anak. Proses pengawasan ini dilakukan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan regulasi untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga ruang digital tetap aman dan adil.
Kemenkomdigi mencatat komitmen X Corp untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab. Normalisasi layanan Grok AI bukanlah akhir dari proses, melainkan bagian dari pengawasan yang berkelanjutan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Indonesia sebelumnya telah memblokir sementara akses ke Grok AI sebagai langkah preventif untuk melindungi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak, dari eksploitasi di ruang digital.
Kritik keras terhadap Grok AI yang mempublikasikan gambar seksual yang dibuat melalui permintaan pengguna telah membuat berbagai negara turut mengambil tindakan. Seluruh proses normalisasi dan pemantauan akan terus berlangsung untuk memastikan keamanan ruang digital dan kepatuhan terhadap hukum. Dialog konstruktif tetap terbuka, namun kepatuhan terhadap hukum Indonesia tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga ekosistem digital yang bertanggung jawab.
