BANJARBARU — Pemerintah kembali menaruh sorotan pada pendidikan sebagai jalan paling nyata untuk memperbaiki hidup masyarakat. Pada Senin, 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat sekaligus meninjau Sekolah Rakyat Terpadu 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam agenda yang menegaskan bahwa negara ingin hadir langsung di ruang belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar menambah jumlah sekolah, melainkan membuka akses pendidikan yang layak, terjangkau, dan lebih inklusif. Di hadapan program itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan manusia, terutama untuk memastikan anak-anak memiliki bekal yang lebih baik dalam menata masa depan.
Langkah untuk Memutus Kemiskinan dari Akar
Presiden Prabowo menyebut Sekolah Rakyat sebagai langkah berani yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa memperoleh pendidikan berkualitas. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai instrumen langsung untuk memutus rantai kemiskinan, bukan hanya sebagai layanan formal di atas kertas.
Melalui skema tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan ruang belajar gratis. Program ini juga disiapkan untuk memberi dukungan gizi, layanan kesehatan, dan pembinaan karakter, sehingga kebutuhan dasar anak-anak tetap diperhatikan bersamaan dengan proses belajar.
Pemerintah Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian
Usai peresmian, Menteri PANRB Rini Widyantini menilai Sekolah Rakyat sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan menyiapkan generasi muda Indonesia. Menurut dia, program ini menjadi salah satu cara negara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkecil jarak antara pemerintah dan rakyat.
Rini juga menegaskan bahwa meski program ini berada di bawah Kementerian Sosial, pelaksanaannya membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. PANRB, katanya, berperan memastikan tata kelola berjalan baik serta kebutuhan sumber daya manusia dipenuhi sesuai prinsip sistem merit.
Reformasi Birokrasi yang Diminta Bekerja Lintas Sekat
Dalam penjelasannya, Rini menekankan pentingnya semangat reformasi birokrasi yang tidak berhenti pada pembagian kewenangan antarinstansi. Ia mendorong birokrasi yang mampu bekerja bersama, menembus sekat organisasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral agar layanan publik seperti Sekolah Rakyat benar-benar sampai ke masyarakat.
Dengan peresmian 166 sekolah sekaligus, pemerintah tampak ingin menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak lagi diletakkan sebagai slogan. Di Banjarbaru, pesan itu disampaikan lewat satu langkah konkret: menghadirkan sekolah sebagai pintu awal untuk memperluas kesempatan hidup anak-anak yang selama ini paling sulit menjangkaunya.
Atribusi sumber: pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PANRB Rini Widyantini dalam agenda peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026.
