Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan dukungan penuh terhadap pemulihan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Upaya dilakukan untuk mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak karena bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Kemendagri telah membentuk sembilan tim khusus sejak 19 November untuk mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah terdampak.
Menurut Tito, sebagian besar layanan Dukcapil di daerah lain masih beroperasi dengan baik, meskipun di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa layanan mengalami kendala. Namun, di Sumatera Utara, seperti Tapanuli, layanan berjalan normal. Peralatan Dukcapil di Sumatera Barat tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Sampai saat ini, Kemendagri telah mengeluarkan 63.230 dokumen kependudukan gratis untuk warga terdampak, termasuk Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lain yang diperlukan.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat pasca bencana, serta memastikan hak-hak kependudukan tetap terpenuhi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengungkapkan capaian positif dalam penanganan bencana di tiga provinsi, termasuk perbaikan infrastruktur jalan nasional. Dengan ini, Kemendagri berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan dengan biaya gratis, sehingga semua warga terdampak bisa kembali memiliki dokumen resmi yang diperlukan.
