Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, telah mendapatkan restu dari kerajaan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand. Keputusan ini membuka jalan bagi pemilu yang dijadwalkan akan digelar paling lambat pada bulan Februari mendatang. Dalam sebuah lembaran negara yang diterbitkan pada Jumat, 12 Desember, Anutin menyatakan bahwa pemerintahan minoritas yang dipimpinnya tidak mampu mengatasi berbagai masalah, termasuk masalah ekonomi dan ketegangan perbatasan dengan Kamboja, sehingga pembubaran DPR dianggap sebagai langkah yang diperlukan.
Menurut hukum Thailand, pemilu wajib dilaksanakan dalam rentang waktu 45-60 hari setelah DPR dibubarkan. Anutin Charnvirakul terpilih sebagai Perdana Menteri pada 5 September dengan dukungan dari Partai Rakyat dari kubu oposisi, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika. Selama tiga bulan pertama kepemimpinannya, Anutin mendapat kritik atas penanganan banjir parah di Thailand selatan dan isu-isu lainnya.
Keputusan untuk membubarkan DPR dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja serta perbedaan pendapat terkait rancangan amandemen konstitusi antara partainya (Bhumjaithai) dan Partai Rakyat. Selain itu, terjadi kerusuhan di Kalibata karena pengeroyokan yang berujung pada kematian seorang individu, menyebabkan 9 kios dan 8 kendaraan terbakar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Thailand dalam menjaga stabilitas dan keamanan di negara mereka.
