Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah menegaskan komitmennya dalam membantu kabupaten/kota dalam memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk memaksimalkan pembangunan daerah. Hal ini menjadi penting mengingat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang mengalami penurunan signifikan, terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Sumatera Utara. Kondisi ini mendorong banyak daerah untuk mencari alternatif pembiayaan seperti yang dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Bobby Nasution juga menyatakan kesediaannya untuk membantu dalam pembayaran bunga pendanaan alternatif tersebut, sehingga Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak perlu diberikan secara langsung ke daerah. Infrastruktur tetap menjadi isu utama di hampir semua daerah, seiring dengan janji-janji pembangunan yang sering kali diucapkan oleh calon kepala daerah saat kampanye politik. Oleh karena itu, pihaknya mencoba untuk memfasilitasi agar SMI dan PII dapat memberikan informasi tentang skema kerja sama yang bisa dilakukan.
Di sisi lain, PT SMI mencatat enam provinsi di Pulau Sumatera termasuk Sumatera Utara sebagai debitur aktif mereka, dengan total proyek pembiayaan publik mencapai Rp2,76 triliun. Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumatera Utara. Sosialisasi yang diadakan turut dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII, Kepala Kanwil DJKN Sumut, Pj Sekdaprov Sumut, Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang se-Sumut.
