Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyampaikan kekhawatiran terhadap besarnya biaya regulatory charge yang dikenakan kepada operator telekomunikasi. ATSI meminta pemerintah untuk menegakkan aturan yang adil dan merata bagi semua pemain dalam industri telekomunikasi. Ketua Umum ATSI, Dian Siswarini, menyoroti bahwa selain operator telekomunikasi, ekosistem digital juga melibatkan platform over the top (OTT) yang saat ini belum dikenakan regulatory charge, meskipun mendapat manfaat yang besar.
Menurut Dian, pemerintah perlu memberlakukan aturan yang sama untuk semua pemain di industri telekomunikasi dan OTT, agar tidak terjadi kesenjangan dalam penerapan regulatory charge. Regulatory charge merupakan biaya yang terdiri dari beberapa komponen, termasuk biaya hak penggunaan frekuensi, yang saat ini mencapai 12-14 persen dari total pendapatan kotor operator seluler.
Dian menegaskan bahwa dengan meratakan aturan tersebut, industri telekomunikasi dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan bermain yang seimbang bagi seluruh pemain dalam industri telekomunikasi dan OTT. ATSI berharap pemerintah dapat menyusun ulang aturan regulatory charge guna menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat, serta meningkatkan kualitas layanan internet bagi masyarakat.
