Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, memberikan respons positif terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Menurutnya, RUU tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan para pemangku kepentingan terkait. Singgih menyatakan bahwa pengesahan RUU ini bukan hanya sekadar revisi undang-undang, tetapi juga merupakan transformasi fundamental yang bertujuan untuk memastikan pelayanan terbaik bagi setiap jemaah haji dan umrah sesuai dengan konstitusi.
Salah satu aspek penting dari revisi UU Haji dan Umroh ini adalah perkuatan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPH) yang kini digabungkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Singgih menjelaskan bahwa langkah ini akan mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan ibadah. Hal ini juga dilakukan untuk fokus dan mengalokasikan sumber daya secara holistik dalam melayani jemaah dari persiapan di Indonesia hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.
Singgih menegaskan bahwa revisi UU ini juga mengatur secara terperinci terkait pengelolaan kuota haji tambahan dengan transparan dan akuntabel. Sementara terkait dengan kuota haji khusus dan umrah mandiri sebesar 8 persen, Singgih menjelaskan bahwa aturan telah diatur dengan jelas untuk memastikan tidak adanya praktik merugikan. Fraksi Golkar percaya bahwa revisi ketiga UU No. 8 tahun 2019 tentang Haji dan Umrah merupakan langkah positif dalam memastikan tata kelola haji dan umrah yang lebih baik, akuntabel, dan orientasi pada kepentingan jamaah.
Singgih menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa dengan adanya payung hukum baru ini, penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia akan menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Timbul harapan bahwa implementasi undang-undang ini akan berjalan sesuai dengan kepentingan jemaah, dan Fraksi Golkar siap untuk terus mengawal proses implementasi tersebut.
