Gibran Tak Salami AHY di Acara Militer, Puan Minta Publik Tak Terburu-buru Menarik Kesimpulan
Potongan video yang memperlihatkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melintas tanpa berjabat tangan dengan sejumlah pejabat di Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, pada Minggu, 10 Agustus 2025, langsung memicu perbincangan luas di media sosial. Namun, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, meminta publik tidak keburu membaca momen itu sebagai tanda adanya masalah politik atau personal.
Puan: Jangan Dibaca Berlebihan
Menanggapi sorotan tersebut, Puan menegaskan bahwa satu cuplikan video tidak cukup untuk dijadikan dasar membuat kesimpulan besar. Ia menilai suasana di lokasi acara tetap berjalan wajar dan tidak menunjukkan adanya situasi yang perlu dibesar-besarkan. Saat ditanya wartawan pada Selasa, 12 Agustus 2025, Puan menyampaikan pesan singkat yang intinya menenangkan publik: semua adem-guyub.
Dalam video yang beredar, Gibran tampak melewati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tanpa berjabat tangan. Ia juga disebut melintas di hadapan sejumlah pejabat lain, termasuk Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Meski begitu, Puan meminta momen singkat itu tidak langsung ditafsirkan lebih jauh.
Suasana Acara Disebut Tetap Kondusif
Menurut Puan, yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi di lapangan. Ia menekankan bahwa acara gelar pasukan berlangsung dalam suasana baik, tanpa tanda-tanda ketegangan antarpetinggi negara. Karena itu, publik diminta melihat peristiwa tersebut secara proporsional, bukan dengan asumsi yang belum tentu tepat.
Dengan penjelasan itu, Puan berusaha mengarahkan perhatian ke substansi acara militer yang sedang berlangsung, alih-alih terpaku pada potongan video yang viral. Sikap tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa interaksi singkat di ruang publik kerap dipelintir menjadi narasi yang lebih besar dari kenyataan di lapangan.
Isu Bansos Pegawai BUMN Juga Disorot
Di luar polemik video, Puan juga menyoroti penyaluran bantuan sosial kepada pegawai BUMN. Ia meminta pemerintah segera melakukan verifikasi data agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, ketepatan data menjadi hal mendasar supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan pertanyaan baru di masyarakat.
Puan menegaskan, verifikasi yang rapi dibutuhkan agar program bantuan tidak memunculkan polemik lanjutan. Di tengah ramainya tafsir atas video Gibran, ia memilih menempatkan isu yang lebih penting pada kepastian data dan ketenangan publik, bukan pada spekulasi yang lahir dari cuplikan singkat di media sosial.
