Pada tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung terlibat dalam negosiasi revisi tarif perdagangan yang mengikuti pengumuman “Hari Pembebasan” Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025. Airlangga, yang juga mengepalai tim negosiasi lintas kementerian Indonesia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo langsung merespons deklarasi Trump dan memerintahkan tim untuk mengirimkan surat resmi ke Gedung Putih. “Presiden Prabowo merespons langsung, mengeluarkan pernyataan resmi. Dia memerintahkan kami untuk mengirimkan surat, yang dia tinjau secara penuh sebelum dikirimkan ke Gedung Putih—segera setelah 2 April. Saya dengan yakin mengatakan bahwa surat Indonesia adalah yang pertama diterima setelah pengumuman tarif ‘pembebasan’ Trump,” jelas Airlangga. Airlangga juga mencatat bahwa pada saat itu, tim negosiasi—yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga—juga sedang mengerjakan pembicaraan perdagangan dengan OECD dan dalam konteks Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (IEU-CEPA). Presiden Prabowo memerintahkan tim untuk mengembangkan paket perdagangan yang disesuaikan, atau yang dia sebut “menu,” yang bisa ditawarkan khusus kepada Amerika Serikat. “Harapan Presiden Trump diintegrasikan ke dalam ‘menu’ ini, yang juga sejalan dengan pembicaraan kami dalam OECD dan IEU-CEPA. Ide tersebut adalah untuk mengidentifikasi komponen yang paling penting bagi masing-masing pihak. Presiden Prabowo menyebut ini sebagai ‘menu pak pok’—pada dasarnya menciptakan usulan perdagangan yang fair dan square. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia diperkirakan sekitar USD 16–17 miliar, tetapi AS mengklaimnya sebesar USD 19 miliar. Presiden Prabowo memilih untuk merespons angka yang lebih tinggi, menangani seluruh USD 19 miliar secara komersial,” jelas Airlangga.
Coordinating Minister Airlangga: Trump Tariff May Decrease to 19%
