Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), menyerukan kepada Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasan menyampaikan hal tersebut saat kunjungan pemeriksaannya ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas mendesak pemerintah adalah merespons tuntutan dan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap Program MBG, terutama dari komunitas yang belum menerima manfaatnya. “Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Sampai saat ini, 77 unit telah didirikan, dan angka tersebut diharapkan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kami berharap angka tersebut naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam waktu sebulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Menilai dari progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tanpa memasukkan yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
PCO Chief Urges North Sumatra to Boost Nutrition Services Infrastructure
