Pembangunan di Provinsi Papua dinilai sebagai kunci keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno. Menurutnya, pendekatan pembangunan di Papua harus lebih dari sekadar hitungan teknokratis atau teori pembangunan semata. Romy menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga martabat dan kesejahteraan bangsa. Ia juga menekankan perlunya kebijakan yang mencerminkan keadilan dan empati yang tulus dalam anggaran dan perencanaan pembangunan Papua.
Tantangan pembangunan di Provinsi Papua, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), dihadapi oleh keterbatasan anggaran untuk menangani berbagai masalah kompleks, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Romy mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengadopsi pendekatan inklusif, humanistik, dan kontekstual dalam perencanaan pembangunan, dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat Papua. Tanpa terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang berani, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan membangun Papua dianggap sebagai simbol keberhasilan membangun keadilan sosial di Indonesia.
