Rekomendasi DPR: Kebijakan Humanis Pembangunan DOB Papua
Pembangunan Papua kembali menjadi sorotan bukan karena besarnya anggaran, melainkan karena cara negara menjawab kebutuhan warganya. Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno, menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Provinsi Papua, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda administratif. Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pembangunan Papua Tidak Bisa Diseragamkan
Romy menilai pendekatan teknokratis memang dibutuhkan, tetapi tidak cukup jika dilepaskan dari kondisi nyata di lapangan. Papua, kata dia, memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding banyak daerah lain. Keterbatasan anggaran masih membayangi pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Karena itu, ia menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak bisa dipukul rata dengan pola yang sama seperti wilayah lain. Faktor sosial, budaya, dan geografis harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan. Tanpa sensitivitas itu, percepatan pembangunan hanya akan tampak rapi di laporan, tetapi tidak benar-benar mengubah kehidupan warga.
Peran Kementerian Keuangan dan Bappenas Dinilai Krusial
Dalam pandangan Romy, Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu mengambil langkah yang lebih inklusif, humanistik, dan kontekstual saat merumuskan arah pembangunan Papua. Ia mendorong hadirnya kebijakan afirmatif yang lebih berani agar DOB Papua tidak tertinggal dalam akses layanan dasar maupun pembangunan infrastruktur.
Ia menilai, tanpa terobosan yang nyata, percepatan pembangunan di daerah baru itu akan berjalan lambat. Lebih jauh, manfaatnya pun dikhawatirkan tidak segera menyentuh masyarakat. Karena itu, keberpihakan tidak cukup berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus terlihat dalam keputusan anggaran dan pelaksanaan program.
Ukuran Keberhasilan Ada pada Keadilan Sosial
Bagi Romy, ukuran keberhasilan pembangunan Papua bukan sekadar jumlah proyek fisik atau besar kecilnya serapan anggaran. Yang paling utama adalah apakah keadilan sosial benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat di sana.
Ia menegaskan bahwa Papua menjadi cermin penting bagi negara untuk menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan. Jika Papua dapat dibangun secara adil, manusiawi, dan sesuai kebutuhan warganya, maka itu menjadi bukti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar target, tetapi juga menjaga martabat manusia.
