Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tersebut, suatu hal yang menjadi fokus utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Beberapa poin utama dari rekomendasi tersebut adalah rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diwajibkan untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning guna mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa mendatang. DPRD berkomitmen untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
