Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran yang terjadi di wilayah tersebut. Berbagai langkah telah dipertimbangkan, termasuk pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar dengan tagar #JagaJakarta, dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti jajaran staf khusus gubernur, sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, kepala dinas, dan direksi BUMD terkait, dibahas mengenai akar permasalahan tawuran yang terjadi di Jakarta.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, menyatakan bahwa tawuran di Jakarta telah menjadi masalah yang berlarut-larut dengan berbagai penyebab. Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah Provinsi Jakarta sangat dinantikan oleh masyarakat dalam penanganan masalah ini. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menjajaki kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menekankan pentingnya tindakan tegas untuk menghentikan aksi tawuran dengan memberlakukan ‘enforcement’ yang kuat.
Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menambahkan bahwa kampanye besar dengan tagar #JagaJakarta merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan. Upaya intensifikasi patroli oleh Forkopimda dan pemanfaatan teknologi, seperti CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), juga diperlukan dalam penanganan tawuran. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, juga mengusulkan agar pendekatan ekonomi dan sosial turut dimasukkan dalam pemecahan masalah jangka panjang tawuran.
Dalam rapat tersebut, juga muncul usulan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi, menegaskan bahwa Satgas penertiban harus segera dibentuk dan operasi lapangan harus tetap dilakukan secara masif. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat membawa solusi nyata dalam menangani masalah tawuran di DKI Jakarta.
