Pada tanggal 22 Juni 2025, Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia menyatakan rencananya untuk menggelar aksi mengepung Istana Presiden pada 21 Juli 2025 dengan tema “Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI”. Partisipasi dalam aksi ini diharapkan mencapai 50 ribu ojol dari wilayah Jabodetabek dan berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Garda Indonesia juga mengancam akan mematikan aplikasi secara massal dengan partisipasi sekitar 500 ribu pengemudi ojol di seluruh Indonesia selama hari aksi.
Yudha Al Janata, Kepala Divisi Humas Garda Indonesia, menegaskan bahwa aksi tersebut diinisiasi dengan lima tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan tersebut meliputi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang transportasi online, penentuan potongan biaya aplikasi sebesar 10 persen sebagai harga tetap, diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang, audit investigatif potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil aplikator tanpa transparansi, serta penghapusan program promosi dan pengkotak-kotakan pengemudi oleh perusahaan aplikator.
Aksi tersebut didasari oleh ketidakpuasan terhadap respons dari Menteri Perhubungan terkait tuntutan sebelumnya pada 20 Mei 2025. Yudha mengkritik pertemuan antara pihak Kementerian Perhubungan dengan pengusaha aplikator tanpa memberikan keputusan yang jelas terhadap aspirasi pengemudi ojol. Dalam upaya mereka untuk memperjuangkan hak dan keadilan, pengemudi ojol bersatu untuk kembali menggelar aksi pada 21 Juli 2025 dengan harapan untuk mendapat respon yang memuaskan dari Pemerintah.
