Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB Tahun Anggaran 2024. Penyerahan LHP dilakukan dalam rapat paripurna DPRD NTB. Ini merupakan kali ke-14 secara berturut-turut sejak 2011. Opini WTP ini diserahkan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Ketua Komite I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah.
Nyoman menyoroti pentingnya fondasi yang kuat dalam membangun pemerintahan daerah sehingga prestasi yang diraih dapat berkelanjutan. BPK mendukung penuh upaya pembenahan tata kelola keuangan negara yang baik dan akuntabel. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa Pemprov NTB akan melaksanakan seluruh rekomendasi dari BPK RI untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat NTB. Perbaikan tata kelola keuangan di NTB sudah menjadi keharusan demi pertanggungjawaban kepada rakyat. Terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD NTB atas kontribusi dalam pengawalan tata kelola keuangan. Semoga upaya memperbaiki tata kelola keuangan dapat mewujudkan NTB yang makmur dan sejahtera.
