Pemerintahan Benjamin Netanyahu di Israel sedang dalam ancaman setelah oposisi mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkannya. Para mitra koalisi ultra-Ortodoks juga mengancam untuk mendukung tindakan tersebut, yang dapat menyebabkan pemilu lebih awal. Partai ultra-Ortodoks merasa marah karena kegagalan pemerintah dalam melewati undang-undang yang akan mengesampingkan kewajiban militer bagi komunitas mereka, sebuah isu yang telah memicu perpecahan di masyarakat Israel selama konflik di Jalur Gaza. Pemungutan suara untuk membubarkan Knesset, parlemen Israel, bisa menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Netanyahu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Meskipun ada harapan akan ada kesepakatan terakhir, situasi tersebut terus berkembang.
Oposisi telah mengajukan langkah-langkah untuk membubarkan parlemen, sementara anggota koalisi juga menyusun rancangan undang-undang sebagai respons terhadap langkah tersebut. Waktu untuk negosiasi semakin sempit, namun pemungutan suara untuk membubarkan parlemen diprediksi akan berlangsung hingga larut malam. Dalam situasi ini, Presiden Argentina dijadwalkan akan memberikan pidato di Knesset. Meskipun pemungutan suara tersebut berhasil, proses pemilihan umum baru akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jika gagal, pemungutan suara untuk pembubaran tidak dapat dilakukan lagi setidaknya selama enam bulan.
Partai ultra-Ortodoks yang merupakan bagian dari koalisi Netanyahu perlu mendukung rancangan undang-undang pembubaran agar dapat disahkan. Namun, posisi mereka dalam masalah kewajiban militer bagi komunitasnya telah membuat proses negosiasi semakin sulit. Konflik ini menjadi semakin rumit karena peran militer dalam masyarakat Israel dan ketidaksetujuan luas terhadap pengecualian untuk komunitas ultra-Ortodoks. Keputusan politisi ultra-Ortodoks untuk tidak berdinas militer telah memicu kemarahan di kalangan masyarakat Israel, terutama di antara yang telah memiliki pengalaman dalam tugas-tugas militer. Tanggapan yang kurang mendukung dari komunitas ultra-Ortodoks terhadap pemerintahan selama masa perang telah menimbulkan ketegangan di negara itu.
