Kemandirian Antariksa Menjadi Fokus Utama Indonesia
Dalam situasi persaingan geopolitik antariksa yang semakin kompleks, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional yang menitikberatkan pada kemandirian antariksa. Diskusi yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI menyoroti “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” sebagai topik utama. Para pakar dari berbagai sektor hadir dalam acara ini.
Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, membuka acara tersebut dengan menekankan urgensi pembahasan isu strategis ini. Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN) juga menegaskan pentingnya penguasaan teknologi antariksa untuk menjaga kedaulatan dan daya saing bangsa.
Indonesia, yang telah merintis perjalanan keantariksaan sejak 1960-an, dihadapkan pada tantangan besar dalam tata kelola program antariksa, pendanaan yang terbatas, dan arah kebijakan yang belum solid pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Indonesia harus segera mengambil langkah strategis untuk bertransformasi menjadi produsen aktif dalam ekonomi antariksa yang menjanjikan.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa ruang antariksa kini memiliki implikasi strategis yang setara dengan domain darat, laut, dan udara. Indonesia harus bergerak lebih proaktif di tengah rivalitas global dan militerisasi orbit. Bahkan, revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diusulkan sebagai langkah koordinasi lintas sektor untuk menjaga kedaulatan.
Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Kemandirian antariksa menjadi prasyarat penting bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan dalam mitigasi bencana.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyatakan bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI telah memandang antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan mendukung langkah awal terkait RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN).
Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa di Kementerian PPN/Bappenas, menekankan pentingnya kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten untuk mencapai kemandirian antariksa. Investasi antariksa Indonesia masih tertinggal meski memiliki posisi geografis strategis.
Mahasiswa Unhan memberikan sorotan atas kurangnya dukungan politik pemerintah terhadap sektor antariksa yang efeknya tidak langsung terasa oleh masyarakat. Namun, Arif Nurhakim dari Pusat Riset Teknologi Roket melihat potensi keberlanjutan Badan Antariksa dalam waktu dekat.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa Indonesia harus segera menyusun strategi antariksa nasional yang komprehensif untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi antariksa secara global. Aksi nyata dan komitmen kuat diperlukan agar mimpi ini bukan hanya menjadi angan-angan di orbit yang tak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
