Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Kaltim mencatat pencapaian ini sebagai yang ke-12 secara berturut-turut dalam mempertahankan prestasi tersebut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD, dengan Ahmad Adib Susilo dari BPK RI sebagai perwakilan pihak Kaltim. Selain itu, Wakil Gubernur Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud juga turut hadir. Seno menyatakan bahwa opini WTP bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kerja keras seluruh jajaran di Kaltim diakui oleh Seno sebagai faktor penting dalam mendapatkan opini WTP. Dia juga mengapresiasi BPK RI atas dukungannya serta peran seluruh OPD dan DPRD Kaltim dalam kolaborasi dan pengawasan yang optimal. Ahmad Adib dari BPK RI menjelaskan empat aspek utama pemeriksaan yang sudah dipenuhi oleh laporan keuangan Pemprov Kaltim. Kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal adalah aspek-aspek tersebut. Dengan capaian yang stabil selama 12 tahun berturut-turut, Kaltim menunjukkan komitmennya dalam menjaga keuangan daerah secara akuntabel dan profesional.
Pemprov Kaltim Raih 12 Kali WTP, Wagub Seno Aji: Tingkatkan Kepercayaan Publik
