Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memobilisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengatasi permasalahan premanisme. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menangani premanisme. Operasi terpadu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bertujuan untuk memastikan tidak adanya ruang bagi praktik premanisme yang menyusahkan masyarakat di area DKI Jakarta dan sekitarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa operasi tersebut melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif terhadap pelaku premanisme. Operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memulai dengan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan di lokasi-lokasi rawan. Tempat-tempat potensial untuk praktik premanisme, seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, dan kawasan parkir liar, menjadi sasaran operasi ini.
Karyoto, Kapolda Metro Jaya, telah memberikan arahan kepada seluruh Kapolres dan jajaran untuk menjadikan pemberantasan premanisme sebagai prioritas perlindungan masyarakat. Jika terdapat pelanggaran akibat tindakan premanisme, penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah DKI Jakarta.
