Reformasi Intelijen Indonesia Masih Tertahan di Dua Titik Kritis: Pengawasan dan SDM
Wacana reformasi intelijen Indonesia kembali menguat, tetapi perdebatan yang muncul kali ini tidak lagi berkutat pada soal peralatan canggih atau penataan struktur semata. Dalam diskusi di Universitas Bakrie, para akademisi dan pemerhati justru menyoroti dua persoalan yang dinilai paling mendasar dan belum tuntas: pengawasan yang akuntabel serta pengelolaan sumber daya manusia yang profesional.
Pengawasan Tak Bisa Sekadar Formalitas
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menilai reformasi intelijen membutuhkan mekanisme kontrol yang lebih efektif dan transparan. Menurut dia, pembenahan intelijen tidak akan berjalan jauh jika pengawasannya hanya berhenti pada tataran administratif. Yang dibutuhkan adalah desain kontrol yang benar-benar bekerja dan punya arah yang jelas.
Pandangan itu sejalan dengan peringatan Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas tetap harus menjadi prinsip utama dalam pengawasan intelijen. Meski lembaga intelijen tidak mungkin dibuka sepenuhnya ke publik, bukan berarti pengawasan bisa diabaikan. Justru di situlah tantangannya: menjaga kerahasiaan tanpa melepaskan kontrol demokratis.
SDM Jadi Ujian Serius Reformasi
Selain pengawasan, kualitas sumber daya manusia kembali muncul sebagai titik lemah yang tidak bisa dipandang ringan. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menekankan bahwa tata kelola intelijen sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankannya. Reformasi, kata dia, tidak cukup hanya mengubah kelembagaan jika tidak dibarengi pembenahan SDM secara serius.
Isu ini menjadi semakin penting karena kerja intelijen berlangsung dalam ruang yang sensitif, cepat berubah, dan menuntut profesionalisme tinggi. Karena itu, pembenahan SDM bukan hanya soal rekrutmen, tetapi juga soal pembinaan, penempatan, dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar lembaga mampu merespons ancaman dengan lebih tepat.
Adaptasi Struktural Sudah Ada, Tapi Belum Cukup
Dari sisi kelembagaan, Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menilai intelijen Indonesia sejauh ini sudah menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Salah satu bentuk adaptasi itu terlihat dari penambahan kedeputian baru, termasuk bidang siber, yang dinilai relevan dengan kebutuhan zaman.
Namun, para pembicara dalam forum bertajuk Reformasi Intelijen Indonesia itu sepakat bahwa perubahan struktur saja belum memadai. Reformasi akan terasa nyata jika pengawasan dibuat lebih akuntabel dan pengelolaan SDM ditata lebih serius. Tanpa dua fondasi itu, pembenahan intelijen nasional berisiko berhenti sebagai wacana, bukan perubahan yang benar-benar berdampak.
Diskusi tersebut turut dihadiri Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, Dr. Rizal Darma Putra, dan Dr. Aditya Batara Gunawan. Sejumlah gagasan yang mengemuka juga sejalan dengan laporan yang dipublikasikan di IndoBerita.net mengenai dua tantangan besar tata kelola intelijen di Indonesia.
