Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyuarakan upayanya dalam memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, yang juga dikenal dengan nama Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko bagi dana kekayaan negara. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Danantara.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan yang komprehensif untuk Danantara, termasuk melalui Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa badan tersebut dikelola dengan tingkat integritas yang tinggi dan tingkat akuntabilitas yang maksimal. Dalam acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menekankan bahwa lembaga ini adalah manifestasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, tokoh-tokoh bangsa akan dipilih sebagai penasihat lembaga untuk memastikan integritas dan kecintaan terhadap Indonesia.
Dengan aset sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai alat perencanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen yang dipegang teguh diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan kesuksesan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
