Aktivis Papua Desak Penghentian Proyek Satu Juta Hektar Sawah di Merauke
Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, untuk meningkatkan produksi pangan dan energi. Namun, proyek ini menuai kontroversi karena dinilai merusak lingkungan dan mengancam hak masyarakat adat.
Proyek PSN Merauke dimulai pada 12 Juli 2024 dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana pertanian. Namun, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa proyek ini melanggar hak hidup masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup.
Demikian pula, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengkritik proyek tersebut karena mengancam Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi. LBH Papua juga meminta agar presiden dan pemerintah segera menghentikan proyek ini.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan proyek PSN, dengan menyatakan bahwa program ini penting untuk mencapai swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menteri Pertanian juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia.
Di tengah kontroversi ini, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terhadap proyek PSN Merauke, dengan memperhatikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Upaya untuk mencapai ketahanan pangan tidak boleh dilakukan dengan merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.
