Senin, 25 Maret 2024 – 14:57 WIB
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan mengenai anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp 496,8 triliun pada tahun 2024, namun hanya sebesar Rp 75,6 triliun yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Bendahara Negara tersebut menjelaskan bahwa perlinsos merupakan pos belanja yang terdiri dari beberapa program bantuan subsidi yang dikelola oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Kemensos mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 75,6 triliun untuk tahun anggaran 2024.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga turut mengelola anggaran perlinsos sebesar Rp 30 triliun. Kemendikbud menggunakan anggaran tersebut untuk membantu siswa hingga mahasiswa yang tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengelola anggaran perlinsos sebesar Rp 49 triliun untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu membayar BPJS Kesehatan.
Sisa anggaran perlinsos sebesar Rp 330 triliun dialokasikan untuk subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan Listrik yang dibayarkan langsung ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Anggaran tersebut juga digunakan untuk subsidi non energi seperti subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, dan bunga kredit perumahan.
Menteri Sosial, Tri Rismaharini juga mengungkapkan bahwa dana Bantuan Sosial (Bansos) bukanlah urusan dari Kementerian Sosial. Dari total anggaran Rp 497 triliun, anggaran yang diterima hanya Rp 78 triliun.
Halaman Selanjutnya
Adapun untuk sisa anggaran perlinsos sebesar Rp 330 triliun dialokasikan untuk subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan Listrik yang dibayarkan langsung ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Anggaran ini juga digunakan untuk subsidi non energi seperti subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, dan bunga kredit perumahan.
