Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa, mengingatkan publik agar tidak terjebak memilih pemimpin yang masih berpikir sebagai “petugas partai”. Menurut dia, jabatan presiden menuntut keberpihakan penuh kepada rakyat dan negara, bukan pada mandat politik yang sempit setelah seseorang terpilih.
Pesan Erwin dari forum TKN di Menteng
Pernyataan itu disampaikan Erwin dalam Talkshow Repnas bertema “Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia” yang digelar Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember 2023. Dalam forum tersebut, politikus Golkar itu menegaskan bahwa pemimpin nasional seharusnya tidak berhenti pada peran sebagai utusan partai, melainkan berdiri sebagai wakil seluruh warga.
“Jangan cari pemimpin petugas partai,” ujar Erwin dengan tegas di hadapan peserta acara.
Singgung kasus SYL sebagai pelajaran
Erwin kemudian menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia menyebut status SYL sebagai petugas partai sebagai contoh yang menurutnya patut menjadi bahan pertimbangan publik dalam menentukan pilihan politik.
“Kasus korupsi menteri pertanian, petugas partai bukan? Sekarang gini, pilih petugas partai atau petugas bangsa? Petugas rakyat,” kata Erwin.
Presiden bukan lagi wakil partai
Lebih jauh, Erwin menekankan bahwa ketika seseorang sudah terpilih sebagai presiden, orientasinya harus berubah sepenuhnya. Ia menilai jabatan itu menuntut kepemimpinan yang bekerja untuk kepentingan nasional, bukan lagi untuk menjaga kepentingan partai pengusung.
“Pada saat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dia adalah pemimpin negara dan pemimpin pemerintah, bukan petugas partai. Dia adalah simbol negara,” imbuhnya.
