Tanggapan Jokowi Soal Penurunan Atribut dan Baliho PDIP di Bali
Presiden Joko Widodo akhirnya memberi respons atas polemik penurunan atribut dan baliho PDIP di Bali yang sempat menyita perhatian publik. Dalam pernyataannya, Jokowi tidak memilih memperpanjang silang pendapat. Ia justru menyoroti hal yang menurutnya paling mendasar dalam situasi seperti ini: netralitas seluruh unsur pemerintahan, terlebih saat agenda kenegaraan melibatkan rombongan presiden.
Jokowi Minta Semua Pihak Tetap Netral
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga aparat seperti ASN, TNI, dan Polri wajib menjaga sikap netral. Ia juga mengatakan informasi soal pemindahan atribut partai itu ia terima dari Gubernur Bali.
“Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023.
Komunikasi dengan Pengurus Partai Dinilai Penting
Menurut Jokowi, tindakan memindahkan atribut partai tidak semestinya dilakukan secara sepihak. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih dulu berkomunikasi dengan pengurus partai di wilayah setempat, termasuk PDIP, sebelum mengambil langkah apa pun.
“Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi meminta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, komunikasi yang jelas diperlukan agar tidak timbul salah paham yang justru bisa memicu persoalan baru. “Artinya harus ada komunikasi, meminta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” kata Jokowi.
Urusan Baliho Diserahkan ke Pemerintah Daerah
Meski ikut merespons polemik itu, Jokowi tidak masuk ke ranah teknis mengenai baliho atau atribut yang dinilai melanggar aturan tata kota. Ia menegaskan bahwa urusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Iya itu semua urusan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sikap Jokowi ini menempatkan persoalan penurunan atribut PDIP di Bali sebagai soal koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan lokal, bukan sebagai pertarungan politik yang perlu dibesarkan lebih jauh.
